NeoLib vs Ekonomi Kerakyatan

Summary by:sroestam

Konsep ekonomi Neoliberalisme berdasar dari sistem ekonomi Kapitalisme yang mengandalkan secara penuh perputaran roda ekonomi melalui mekanisme pasar bebas serta perpindahan modal secara bebas di dalam negeri maupun antar negara (pasar global).
Namun pada kenyataannya di negara-negara maju di Eropa, Amerika dan Asia yang berlabel kapitalis, tidaklah sepenuhnya menerapkan perekonomian dengan mekanisme pasar bebas, sebab masih ada bantuan pemerintah dalam bentuk subsidi, tunjangan dan fasilitas sosial bagi masyarakat golongan menengah kebawah, melindungi industri atau produk lokal dari persaingan dengan produk-produk import.  Pemerintah juga menguasai saham seluruhnya atau sebagian dari saham perusahaan-perusahaan yang dinilai strategis bagi kepentingan nasional atau kesejahteraan rakyat.
Sebagai lawan dari sistem ekonomi kapitalisme pasar bebas adalah sistem ekonomi dengan perencanaan yang terpusat dan modal usaha dimiliki seluruhnya oleh negara seperti yang dilakukan di negara-negara yang berideologi komunisme pada masa lalu.
Konsep ekonomi kerakyatan lebih mengedepankan kepentingan rakyat melalui pengaturan oleh pemerintah dan modal dimiliki oleh negara atau nasional untuk perusahaan-perusahaan yang dinilai strategis bagi kepentingan nasional atau kesejahteraaan rakyat. Perputaran roda eknomi tetap saja dilakukan melalui mekanisme pasar bebas.
Kesimpulannya, tidak ada satu negara-pun yang menerapkan sepenuhnya ekonomi neoliberal atau kapitalisme pasar bebas. Sedangkan ekonomi kerakyatan merupakan jalan tengah yang lebih condong kepada kepentingan rakyat dan nasional di suatu negara.
Perdebatan sengit antara ekonomi neoliberal dan ekonomi kerakyatan muncul pada akhir-akhir ini di Indonesia menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2009-2014 yang akan menentukan kebjakan ekonomi Indonesia masa depan.

Neoliberalisme versus Ekonomi Kerakyatan Originally published in Shvoong: http://id.shvoong.com/business-management/management/1904078-neoliberalisme-versus-ekonomi-kerakyatan/